SANKSI.ID, JAMBI – PW IWO Jambi gelar FGD pilkada langsung dan tidak langsung, Jumat (13/2/2026) di Rumah Kebangsaan Siginjai. Topik hangat ini, mengundang politisi dari partai besar, PDIP dan PKS.
Dibuka oleh Muhammad Sidik, pengurus IWO Provinsi Jambi, kegiatan ini bertujuan mengangkat dinamika demokrasi yang menjadi perbincangan hangat masyarakat khususnya di Provinsi Jambi.
Karena itu, Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Jambi berinisiatif mengelar diskusi, FGD ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah—apakah melalui sistem langsung oleh rakyat atau tidak langsung melalui DPRD—adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat,” kata Sidik, mantan Presiden BEM UNJA itu.
Hal senada disampaikan Ketua IWO Provinsi Jambi, Erwin Majam dalam sambutan. Katanya, perbedaan pandangan bukanlah hal yang harus dipertentangkan, melainkan dikelola menjadi energi intelektual untuk mencari formulasi terbaik bagi kepentingan rakyat.
“Sebagai organisasi profesi wartawan, IWO memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong literasi publik dan menghadirkan ruang-ruang diskusi yang objektif dan berimbang. Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga jembatan dialog antara kebijakan dan masyarakat,” katanya.
“Karena itu, FGD ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk turut menjaga kualitas demokrasi melalui edukasi dan kajian yang argumentatif,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Jambi, Mustaharudin membuka positif negatif dari Pilkada langsung. Salah satunya dari habisnya anggaran Rp 41 Triliun untuk pesta demokrasi itu.
“Kemudian masalah polarisasi. Masalah, perselisihan di masyarakat, keluarga. ASN tidak boleh mendukung salah satu kandidat,” ungkap anggota DPRD Provinsi Jambi itu.
Lebih lanjut disampaikan, Indonesia telah menjalankan pilkada dipilih langsung maupun tidak langsung. Masyarakat sendiri, sudah merasakan hasilnya.
Selain dampak pilkada, politik transaksional, hingga habisnya anggaran, mengisyaratkan partai politik dengan pengkaderan kental itu, menginginkan pilkada tidak langsung.
Tapi begitu, Mustaharudin menegaskan partainya belum menentukan sikap.
“Secara partai, PKS belum memiliki sikap pilkada langsung atau tidak langsung,” katanya.
Namun dewan yang mewakili Bungo-Tebo itu, menutup pandangannya dengan mengambarkan anggaran yang habis bisa lebih bermanfaat lagi.
“Bukan pada esensi, tapi bagaimana bisa efesien anggaran kepada masyarakat,” katanya.
Sementara dari PDI-P, Djokas Siburian menegaskan bahwa partainya memilih untuk pilkada langsung. Anggota DPRD Kota Jambi itu mengambarkan bagaimana demokrasi Indonesia berkembang maju, namun sekarang malah mundur.
Dari pemilihan kepala daerah lewat DPRD, ke pemilihan langsung oleh masyarakat telah membuahkan hasil dari proses yang panjang. Bagaimana anggaran, pengawasan, partisipasi, pemilihan, survey dan sebagainya dari pesta demokrasi itu.
“Pilkada langsung atau tidak langsung, kami sepakat, kali ini satu suara, jangan ada demokrasi maju mundur,” tegasnya.
Berlatar belakang bisnis, Djokas Siburian juga mengingatkan akan isu ini akan merugikan Indonesia dari ekonomi.
“Ini dibaca dengan sangat jelas, di monitor dengan sangat baik oleh investor. Percayalah, investasi ini terkait dan terikat erat dengan stabilitas politik. Investor akan melihat, demokrasi maju, mundur, bocor-bocor,” katanya.
“Kalau dia (Investor, red) tidak punya portofolio bagus, dia ngak akan mau buka usaha baru. Karena apa, karena investor melihat pejabat kita dengan kebijakan yang hanya menguntungkan mereka sendiri,” katanya.
Menutup pandangannya, Djokas menegaskan pilkada tidak berubah agar tetap menjaga stabilitas politik, dan Indonesia tidak dirugikan.
“Sekarang siapa yang untung dengan isu seperti ini? Vietnam, Thailand dan Philipina. SDM ada disini, material ada disini. Sumber Daya ada disini, tapi mereka tahan pindah ke negara tetangga. Karena apa? Karena isu ini,” katanya.
Sementara Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (PUSAKADEMIA) Dr Muhammad Farisi LLM menyampaikan pandangan pilkada langsung dirasakan berbagai elemen masyarakat.
Farisi menjelaskan seperti habisnya anggaran Rp 41 Triliun untuk pesta demokrasi, berasal dari masyarakat, kembali ke masyarakat.
Uang puluhan triliun itu berputar di masyarakat lewat ekonomi lokal seperti percetakan, transportasi, konsumsi dan dampak ekonomi lain seperti pengawasan, survey, pendidikan politik dan sebagainya.
“Biaya itu kembali ke masyarakat,” katanya.
Sebaliknya, dosen UNJA itu tak setuju jika pilkada langsung itu menghabiskan anggaran.
“Kalau anggaran mahal, harus ada kajian,” katanya.
Meski belum mengatakan langsung, Farisi terlihat tak setuju dengan pemilihan gubernur, bupati atau walikota oleh DPRD. Ia mendukung kedaulatan masyarakat dalam menentukan pilihannya sendiri.
Karena Indonesia telah melalui proses demokrasi yang tumbuh baik dengan berbagai perjuangan yang telah dilalui. Hal ini terlihat salah satunya dari indikator menurunnya kericuhan.
“Gesekan dan keributan semakin menurun. Kajian ini sudah ada. Kalau ada bentrok suami istri, itu biasa,” katanya dengan senyum khas moderator debat Pilbup Merangin beberapa waktu lalu.
Berbagai pertanyaan, mewarnai diskusi hangat dan santai. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 15.00 Wib itu, dirangkai foto bersama dengan para wartawan yang tergabung di IWO Provinsi Jambi.
