SANKSI.ID, BATANG HARI – Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, SP, menghadiri agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Pertemuan strategis tersebut digelar di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Jumat, 20 Februari 2026.
Kegiatan ini mengangkat tema “Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pengawasan Bank Daerah sebagai Badan Usaha yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Daerah serta Penanganan Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang.”
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi II DPR RI melakukan dialog bersama jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Jambi, termasuk Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama yang dinilai krusial bagi stabilitas ekonomi dan sosial daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, optimalisasi peran BUMD dan bank daerah, termasuk mendorong Bank Jambi agar lebih inovatif dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tantangan ekonomi global.
Kedua, penanganan persoalan pertanahan dan tata ruang, dengan mencari solusi konkret atas konflik agraria serta mendorong sinkronisasi tata ruang guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Batang Hari dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus selaras dengan kebijakan nasional. Sebagai daerah yang tengah berkembang, Batang Hari memberikan perhatian serius terhadap tata kelola pertanahan yang akuntabel serta penguatan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
“Kunjungan reses ini merupakan momentum penting bagi kami di daerah untuk menyampaikan aspirasi serta kendala di lapangan, khususnya terkait regulasi pertanahan dan bagaimana kita mendorong BUMD agar lebih kontributif bagi pembangunan Jambi, khususnya Batang Hari,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi, para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, Direktur dan jajaran Direksi Bank Jambi, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jambi, Forkopimda Provinsi Jambi, Kepala BPKAD dan Bappeda Provinsi Jambi, para kepala dinas terkait, serta pejabat dari Kementerian Dalam Negeri.
