SANKSI.ID, KUALA TUNGKAL, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menggelar Rapat Paripurna Kedua pada Senin (06/04/2026) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjabbar Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanjabbar, Moh Syafril Simamora atau yang akrab disapa Ucok Mora. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian penting dalam mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh legislatif.
“Paripurna ini merupakan forum resmi untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025,” ujar Ucok Mora.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga mengungkapkan bahwa kehadiran anggota dewan dalam rapat tersebut telah memenuhi kuorum sesuai tata tertib yang berlaku. Dari total anggota DPRD, sebanyak 24 orang hadir, sementara 11 lainnya tidak dapat mengikuti rapat.
“24 hadir, 11 tidak hadir, sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan berbagai pandangan, masukan, serta catatan strategis terkait pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Beberapa isu yang disoroti meliputi peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengelolaan anggaran, hingga kesejahteraan masyarakat.
Paripurna ini menjadi tahapan penting sebelum DPRD memberikan rekomendasi resmi terhadap LKPJ Bupati, yang nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Kegiatan ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat, Wakil Ketua II DPRD beserta 24 Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, perwakilan unsur Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Bidang (Kabid) dari berbagai instansi dan Insan Pers.
Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar hingga selesai, serta diharapkan mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih baik.
