SANKSI.ID, SEMARANG, – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris,S.Sos, M.H dan Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris di anugerahi Penghargaan dan Gala Dinner Bidang Bangga Kencana Tahun 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN.
Penyerahan Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BKKBN Pusat Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) kepada Ketua TP-PKK Provinsi Jambi dan para Bupati dari Provinsi Jambi, bertempat di Merapi Grand Ballroom PRPP Jawa Tengah Jalan Anjasmoro – Tawangsari, Semarang, Jawa Tengah, Jum’at (28/06/2024) malam.
Adapun berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKKBN nomor. 100/Kep/G2/2024 tentang penerima Penghargaan Manggala Karya Kencana, Wira Karya Kencana, Dharma Karya Kencana dan Cipta Karya Kencana Tahun 2024, perihal Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Bangga Kencana Tahun 2024 dari BKKBN.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk Provinsi Jambi Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris. S.Sos, MH menerima jenis Penghargaan Manggala Karya Kencana, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, SE menerima jenis penghargaan Manggala Karya Kencana, Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag menerima jenis Penghargaan Manggala Karya Kencana dan Ketua TP-PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hj. Faadah Sadat menerima jenis Penghargaan Manggala Karya Kencana, karena berhasil turunkan Stunting di Provinsi Jambi.
Selain itu, untuk Katagori Pravelensi Stunting terendah diraih oleh Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungai Penuh, sedangkan untuk Katagori Penurunan Prevalensi Stunting tertinggi diraih oleh Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Batang Hari.
Dalam sesi wawancaranya dengan para awak media, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hestidar Haris (Hesti Haris) menyampaikan rasa syukurnya atas penghargaan yang diberikan.
“Alhamdulillah baru kita terima Penghargaan Bidang Bangga Kencana Tahun 2024, ini membuktikan kerja sungguh-sungguh semua pihak, kerja keras, kerja ikhlas semua pihak di Provinsi Jambi bersama BKKBN Provinsi Jambi berserta stakeholder mulai dari provinsi sampai ke daerah. Pemerintah pusat sudah menilai bahwa Provinsi Jambi layak mendapatkannya,” ujar Hj. Hesti.
Hj. Hesti juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan. Ia juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan pada penurunan stunting di Provinsi jambi.
“Penganugerahan tersebut diberikan atas keberhasilan dalam rangka mengoptimalkan sinergi gerak dan langkah keluarga Provinsi Jambi mencegah stunting untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas menuju Indonesia Emas. Kita mengharapkan Jambi akan lebih baik kedepannya dan harapan masyarakat terhadap pemerintah bisa terpenuhi, sehingga kehidupan yang layak dapat terpenuhi,” kata Hj. Hesti.
“Penghargaan ini merupakan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan komitmen dalam membangun keluarga yang berkualitas, meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, serta menurunkan angka stunting di Provinsi Jambi,” sambung Hj. Hesti.
Selain itu Hj. Hesti juga berharap kepada kader-kader PKK dan kader Posyandu yang berada di Provinsi Jambi, baik itu kabupaten/kota dan kecamatan sampai ke desa dapat berkerja lebih giat lagi dan menjaga kekompakan.
“Saya mengharapkan semua kader PKK dan kader Posyandu yang berada di Provinsi Jambi dan kabupaten/kota, kecamatan sampai ke desa bisa berkerja lebih keras lagi dan menjaga kekompakan, agar masyarakat dapat pelayanan yang baik dari pemerintah,” harap Hj. Hesti.
Sementara itu, Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam sambutannya mengemukakan bahwa
upaya dan strategi yang dilakukan dapat difokuskan pada pencegahan terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting dan arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi.
Dikatakan Kepala BKKBN, Data Survey Kesehatan Indonesia Tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan prevalensi stunting.
Meskipun di tahun 2023, penurunan angka stunting terjadi sebesar 0,1 persen atau 21,5 persen, dibandingkan tahun 2022. “Namun perlu diperhatikan juga bahwa terjadi penurunan jumlah Keluarga Risiko Stunting (KRS) di tahun 2023 dari angka 21,9 juta KRS menjadi 11,89 KRS,” katanya.
“Pencapaian target penurunan prevalensi stunting merupakan kerja bersama lintas lembaga dan sektor, sehingga memerlukan langkah- langkah strategis yang terintegrasi,” pungkasnya.
