SANKSI.ID, KUALA TUNGKAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati, Sabtu (9/8/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD ini dipimpin langsung Ketua DPRD, Hamdani, SE, didampingi para Wakil Ketua. Hadir pula Wakil Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, pejabat tinggi pratama dan administrator, perwakilan instansi vertikal, BUMD, lembaga keuangan dan perbankan, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Hamdani, SE, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pihak dan menegaskan pentingnya rapat ini sebagai bagian dari proses penganggaran yang transparan dan akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Bupati Tanjab Barat mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengagendakan pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2025.
Menurutnya, perubahan ini merupakan respon terhadap dinamika pembangunan daerah, situasi fiskal, serta penyesuaian regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan arahan teknis dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan.
Bupati menjelaskan, dasar perubahan APBD 2025 antara lain perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA, pergeseran anggaran antar program/kegiatan, penggunaan SILPA tahun sebelumnya, keadaan darurat, serta keadaan luar biasa. Selain itu, perubahan dipicu oleh instruksi Presiden terkait efisiensi belanja, penyesuaian alokasi transfer ke daerah, dan surat edaran Mendagri mengenai efisiensi belanja daerah.
“Perubahan KUA dan PPAS ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas anggaran,” ujar Bupati.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif untuk merumuskan solusi terbaik atas tantangan yang dihadapi daerah. “Saya berharap forum pembahasan selanjutnya dapat menghasilkan alternatif pemecahan yang tepat bagi permasalahan yang kita hadapi,” pungkasnya. (Arf)
