SANKSI.ID, TANJAB BARAT, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), menggelar Rapat Paripurna III (Ketiga) dengan agenda penting yang membahas tanggapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, serta pembentukan Panitia Khusus DPRD terhadap pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dua Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selasa (08/4/2025).
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, SE, turut dihadiri oleh Bupati Tanjab Barat Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Sekretaris Daerah, Pejabat Tinggi Pratama, Administrator Lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat, Kepala Instansi Vertikal dan Insan Pers.
Dalam pembukaannya Ketua DPRD menyampaikan bahwa Rapat Paripurna dihadiri oleh sebagian besar anggota dewan, dan sesuai tata tertib DPRD bahwa rapat mencukupi qorum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sesuai dengan tatib dan perundang-undangan rapat hari dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Hamdani.
Disampaikannya juga Rapat Paripurna ke III dengan agenda membahas tanggapan Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, serta pembentukan Panitia Khusus DPRD terhadap pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Sementara itu. Bupati Anwar Sadat dalam memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pemandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD, yang terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi NasDem, Fraksi Keadilan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional.
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas catatan-catatan yang membangun, berupa apresiasi, saran, masukan, dan kritik yang disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota Dewan. Semua catatan tersebut sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan,” katanya
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan tanggapan terhadap berbagai pemandangan umum dari masing-masing fraksi, yang mencakup sejumlah catatan penting terkait sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan pajak daerah. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian adalah mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pelaksanaan pemerintahan, serta upaya-upaya untuk meningkatkan sektor-sektor yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Bupati juga menanggapi beberapa saran mengenai perbaikan layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, serta perhatian terhadap sektor pertanian dan peternakan yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah.
Menanggapi pertanyaan mengenai hasil pendidikan dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikannya dengan menambah pelatihan untuk tenaga pendidik serta meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada.
Selain tanggapan atas pemandangan umum fraksi, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dua Ranperda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dua Ranperda inisiatif DPRD.
Bupati Tanjung Jabung Barat mengajak seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus menjaga sinergi dan kerja sama yang erat demi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Ia berharap bahwa dengan dilakukannya pembahasan yang lebih mendalam terhadap Ranperda ini, serta dengan adanya tanggapan yang konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD, akan dapat mendorong perbaikan dalam berbagai sektor yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPRD yang telah bekerja keras untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, serta berkomitmen untuk selalu mendengarkan masukan dan saran dari seluruh pihak demi tercapainya pembangunan yang merata dan berkeadilan. (**)
