SANKSI.ID, JAMBI, – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH melaksanakan dan menghadiri Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 Lingkup Provinsi Jambi secara digital, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (16/12/2024) pagi.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Jambi, Burhani AS beserta jajaran serta seluruh pihak terkait atas pelaksanaan Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD 2025.
“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mempersiapkan pelaksanaan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya, tentunya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan daerah,” ucap Gubernur Al Haris.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Al Haris juga mengungkapkan, Presiden RI Bapak Prabowo Subianto berpesan kepada Kepala Daerah untuk memastikan pengelolaan TKD dan APBD 2025 harus efisien dan optimal.
“Bapak Presiden memberikan pesan untuk seluruh Kepala Daerah harus memaksimalkan anggaran dengan membuat belanja yang urgensinya terhadap tugas Pemerintah Daerah, dan hindari yang sifatnya tidak prinsip,” ungkapnya.
“Pemerintah menargetkan untuk pengadaan, itu diutamakan dalam daerah sendiri. Misalnya seperti beras, cabai, sayur-sayuran, telur, daging, dan alokasi anggaran tersebut diusahakan untuk berputar baik dalam Provinsi maupun Kabupaten/Kota lainnya,” sambung Gubernur Jambi tersebut.
Menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Al Haris mengajak Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengelola anggaran dengan baik.
“Saya mengharapkan pengelolaan anggaran harus disiplin, teliti, efisien serta efektif. Ini juga merupakan instrumen kebijakan guna melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.
