SANKSI.ID, BATANG HARI,- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi terkait persoalan gaji pemerintah desa, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretariat desa, serta perangkat desa lainnya, Senin (06/04/2026).
Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Batang Hari tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait guna mencari solusi dan menyamakan persepsi terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam pengelolaan penghasilan aparatur desa.
Turut hadir dalam rapat itu Kepala BPKAD Kabupaten Batang Hari, Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bagian Hukum Setda Batang Hari, Plt Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Batang Hari, Ketua PPDI Kabupaten Batang Hari, serta Ketua PABPDSI Kabupaten Batang Hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, para peserta rapat membahas berbagai persoalan menyangkut mekanisme pembayaran gaji, tunjangan, hingga hak-hak perangkat desa yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
DPRD Batang Hari menegaskan bahwa rapat lintas komisi ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi terbaik agar kesejahteraan aparatur desa dapat terpenuhi serta pelayanan pemerintahan di tingkat desa tetap berjalan optimal.
Selain itu, pertemuan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi perangkat desa demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan profesional di Kabupaten Batang Hari.
