SANKSI.ID, JAMBI, – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan) Provinsi Jambi, menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi.
Pengukuhan tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/06/2026) pagi.
Hadir pada kesempatan tersebut para unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Wali Kota, Pimpinan Instansi Vertikal, para Pejabat BPKP Provinsi Jambi, para kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan undangan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menegaskan kepada semua pihak untuk bersinergi membangun komitmen bersama untuk mengawal penggunaan keuangan daerah yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa saat ini jabatan Kepala BPKP adalah setara dengan Menteri. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan BPKP.
Ia menilai bahwa peran BPKP tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan kajian dan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal jalannya program pembangunan dan pengelolaan keuangan negara di daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran, efektif, dan bebas dari penyimpangan.
“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk di Jambi ini tugas kita untuk mengawalnya,” ungkap Gubernur Al Haris.
Dijelaskan Gubernur Al Haris, BPKP tidak hanya berperan dalam masalah tetapi juga bagaimana dapat melakukan kajian dalam mengambil langkah-langkah kebijakan di lapangan.
“Rekomendasi dari BPKP itu luar biasa mencermati apapun hal-hal yang seperti kebijakan. Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan ini bisa diterapkan di daerah. Maka sering saya itu meminta BPKP untuk mengkaji menilai, menganalisa. Itulah bahan saya nanti mengambil keputusan,” jelasnya.
Gubernur Al Haris juga meminta agar pemerintah daerah bersama BPKP bersinergi dan dapat bergerak cepat ketika menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Langkah cepat tersebut, menurutnya, sangat penting untuk mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar.
“Kita harus cepat dalam mengambil langkah kalau ada indikasi penyimpangan, agar tidak banyak kerugiannya. Silahkan audit cepat apabila ada informasi dari media. Kita audit agar bisa dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga meminta agar Bupati/Wali Kota jika bimbang dalam mengambil langkah-langkah strategis di lapangan, boleh menyurati BPKP dan meminta analisa untuk menentukan kebijakan.
“Alhamdulillah, setiap rekomendasi yang dikasih ke saya, saya baca dan ditindaklanjuti apa yang menjadi saran dari BPKP pada kita. Dan kajian tersebut tepat sekali. Ke depan, kita semua bekerja dengan sungguh-sungguh bahwa tugas kita hari ini bagaimana mengawal keuangan negara ini agar betul-betul dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya supaya rakyat kita merasakan. Meskipun kondisi negara di dunia ini tidak baik-baik saja, tapi kita berusaha agar Indonesia khususnya Jambi ini tetap stabil. Ekonomi kita juga cukup baik, rakyat juga nyaman sehingga pembangunan di daerah berlangsung dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
