SANKSI.ID, JAMBI – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, mengungkapkan sejumlah dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Dukungan tersebut mencakup satu unit helikopter Untuk operasi water bombing, kendaraan operasional, serta pembangunan ratusan titik sumur bor.
Dukungan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan dan pengendalian karhutla bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (24/8/2026).
Rapat tersebut membahas langkah konkret pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutia yang kembali menjadi perhatian serius, terutama karena dampak kabut asap terhadap kualitas udara dan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi kualitas udara di Kota Jambi saat itu juga menjadi perhatian. Berdasarkan data yang disampaikan, per 24 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB, kualitas udara di Kota Jambi berada dalam kategori tidak sehat.
Hafiz Fattah mengatakan, pemerintah pusat memberikan dukungan berupa satu unit helikopter untuk operasi water bombing, kendaraan operasional, serta pembangunan sumur bor guna membantu penanganan karhutla di lapangan.
Menurutnya, pembangunan sumur bor sangat penting, terutama di kawasan rawan kebakaran yang jauh dari sumber air sehingga menyulitkan petugas melakukan pemadaman.
“Kita mendapatkan bantuan water bombing satu dari pemerintah pusat, motor, dan sumur bor yang jauh dari jangkauan air. Tadi Sumatera Selatan dan Jambi dapat 500 titik,” katanya.
Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan petugas dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, sekaligus mempercepat respons ketika muncul titik api.
Selain mendukung pemadaman, ketersediaan sumber air di kawasan rawan kebakaran juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sekitar Rp6 miliar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penanganan keadaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita selalu support lewat APBD murni di BTT, tahun 2026 ini sekitar enam miliar sudah kita tempatkan. Itu bisa dipakai kapan saja, tegas Hafiz.
Dukungan anggaran tersebut juga diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kebakaran, termasuk kebutuhan operasional di lapangan dan perlindungan masyarakat dari paparan kabut asap. (“)
