SANKSI.ID, JAMBI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi secara resmi menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2027. Sinergi kuat ini melahirkan kesepakatan target pendapatan daerah yang dipatok sebesar Rp 3,95 triliun.
Kesepakatan penting tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang digelar pada Senin (24/8/2026).
Agenda utama rapat ini berfokus pada pengambilan keputusan dewan terhadap rancangan KUA-PPAS TA 2027, sekaligus penyampaian nota pengantar rancangan perubahan KUA-PPAS APBD TA 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Struktur Postur Anggaran yang Berimbang
Dalam laporannya, Sekretaris Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori, memaparkan rincian postur anggaran APBD Provinsi Jambi TA 2027 secara transparan:
• Pendapatan Daerah: Disepakati sebesar Rp 3.953.197.873.612 (Rp 3,95 triliun).
• Belanja Daerah: Dialokasikan sebesar Rp 4.021.656.676.053 (Rp 4,02 triliun).
• Defisit Anggaran: Teratat sebesar Rp 68.458.802.441 (Rp 68,45 miliar).
Untuk mengatasi defisit tersebut, struktur pembiayaan ditetapkan secara cermat melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp 68.605.904.520 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 147.102.079. Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp 68.458.802.441 berhasil menutup kekurangan anggaran secara seimbang.
Komitmen untuk Kesejahteraan Masyarakat
Ahmad Fauzi Ansori menegaskan bahwa rancangan KUA-PPAS APBD TA 2027 ini nantinya dituangkan dalam nota kesepakatan resmi antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan.
“Harapan kita bersama, dokumen ini betul-betul menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Jambi tahun 2027,” ujar Fauzi.
Menghadapi tahapan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2027, Banggar DPRD Provinsi Jambi mengingatkan Gubernur Jambi, TAPD, serta seluruh perangkat daerah untuk mengawal ketat catatan dan saran masukan dari komisi-komisi dewan.
Pembahasan mendalam di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat krusial agar alokasi belanja daerah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif langsung bagi seluruh lapisan masyarakat Jambi.
Selaras dengan hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi juga diinstruksikan untuk memastikan seluruh program kegiatan dalam RAPBD TA 2027 berjalan beriringan dan harmonis dengan dokumen KUA APBD TA 2027 yang telah disepakati.
