SANKSI.ID, BATANG HARI,- Bupati Batang Hari, M. Fadhil Arief, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Camat Tahun 2025 sekaligus menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi terkait Sinergi Pelayanan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana.
Kegiatan ini berlangsung khidmat di Ruang Pola Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (02/12/25).
Rakor Camat Tahun 2025 menjadi ruang konsolidasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui forum ini, setiap camat diharapkan mampu membaca dinamika sosial masyarakat serta memaksimalkan peran sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Selain itu, penandatanganan MoU antara Pemprov Jambi dengan Kejati Jambi menjadi langkah strategis untuk menghadirkan keadilan yang lebih humanis melalui penerapan pidana kerja sosial, khususnya bagi pelanggaran ringan yang tidak berdampak langsung pada keamanan dan ketertiban umum.
MoU ini juga diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat proses hukum yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dalam kesempatan, B.upati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap sinergi antarinstansi yang terus didorong untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan adaptif.
“Rakor ini menjadi momentum penting bagi kita untuk memperkuat peran camat sebagai ujung tombak pemerintahan. Sementara MoU terkait pidana kerja sosial merupakan langkah progresif dalam mewujudkan keadilan yang lebih mendidik dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk kembali produktif di tengah masyarakat. Pemerintah daerah siap berkolaborasi demi memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.
Fadhil Arief menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk terus mendukung program-program provinsi yang bersifat strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, penegakan hukum humanis, dan penguatan tata kelola pemerintahan di semua lini.
Dengan terselenggaranya Rakor dan penandatanganan MoU ini, diharapkan tercipta hubungan kerja yang semakin solid antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.
