SANKSI.ID, BATANG HARI, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di luar Program Penyusunan Peraturan Daerah, sekaligus penandatanganan Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (14/8/2026).
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, Rahmad Hasrofi, S.E., didampingi oleh Wakil Ketua I Hj. Elfirsta Nopsiamti, A.R., S.H., dan Wakil Ketua II dr. H. Muhammad Firdaus, MARS, serta dihadiri oleh para anggota DPRD Batang Hari.
Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arif dan Wakil Bupati Batang Hari H. Bakhtiar, S.P. Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batang Hari, di antaranya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Polres Batang Hari: Diwakili Kabag Ren Kompol Nafrizal, S.H., M.H. Kodim 0415/Jambi: Diwakili Danramil Kapten Inf. Imamudin. Kejari Batang Hari: Diwakili Kasi Datun Mulkam Balya, S.H., M.H.
Acara juga diikuti oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, perwakilan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Batang Hari, serta tamu undangan lainnya.
Prosesi rapat paripurna berlangsung dengan tertib, khidmat, dan dilandasi semangat kebersamaan. Agenda penandatanganan kesepakatan KUPA dan PPAS TA 2026 ini menjadi pijakan krusial bagi penyempurnaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah secara transparan serta akuntabel.
Sinergi yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batang Hari ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program-program strategis daerah, menyelaraskan alokasi anggaran dengan kebutuhan prioritas, serta mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Batang Hari.
